Sekarang bulan Agustus 2045, seluruh warga kerajaan sedang mempersiapkan hari Kemerdekaannya yang ke 100 Tahun, sekaligus memperingati kemerdekaan atas runtuhnya sistem republik di tahun 2019. Setelah Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi dan sekarang Kerajaan. Namun tidak seperti Kerajaan jaman pra kemerdekaan 1945.
Ya! Sistem republik telah runtuh di tahun 2019 oleh sebuah Gerakan Islam Bersatu yang telah memenangkan pemilu pada tahun tersebut secara mutlak. Mereka menguasai parlemen yang diisi oleh para Kyai, Ustad, Habib dan Ulama serta Cendekiawan Muslim. Mereka menunjuk pimpinan mereka Syeh Abdullah Bin Didik Haryanto sebagai Raja menggantikan Presiden saat itu. sampai dengan sekarang. Kemudian Sang Raja bergelar Sultan Abdullah menunjuk seorang Perdana Menteri sebagai Kepala Pemerintahan, Syeh Syahid Bin Abdul Ghofir tentunya atas persetujuan parlemen dan dituangkan dalam Fatwa Kerajaan No. 004/2019 (Dulu Undang-undang; red).
Ya! Sistem republik telah runtuh di tahun 2019 oleh sebuah Gerakan Islam Bersatu yang telah memenangkan pemilu pada tahun tersebut secara mutlak. Mereka menguasai parlemen yang diisi oleh para Kyai, Ustad, Habib dan Ulama serta Cendekiawan Muslim. Mereka menunjuk pimpinan mereka Syeh Abdullah Bin Didik Haryanto sebagai Raja menggantikan Presiden saat itu. sampai dengan sekarang. Kemudian Sang Raja bergelar Sultan Abdullah menunjuk seorang Perdana Menteri sebagai Kepala Pemerintahan, Syeh Syahid Bin Abdul Ghofir tentunya atas persetujuan parlemen dan dituangkan dalam Fatwa Kerajaan No. 004/2019 (Dulu Undang-undang; red).
Pemerintahan kerajaan mengganti Undang-undang Dasar Negara dengan Al Qur’an dan Sunnah. Tentunya hal ini merubah sistem politik, ekonomi dan hukum.
Di bidang politik, pemerintah kerajaan tidak lagi melaksanakan Pemilu dan Pemilu 2019 adalah pemilu terakhir. Semenjak itu tidak ada partai politik. Anggota parlemen hanyalah perwakilan Ulama dari masing-masing propinsi-propinsi sebanyak 100 orang. Dan anggota Parlemen bukan lagi pengkritik pemerintah, tapi Penasihat dan Partner Pemerintah dalam menentukan setiap kebijakan atau Fatwa Kerajaan berdasarkan Al Qur’an dan Sunnah. Demokrasi itu tai kucing. Yang benar adalah Allah-krasi alias peraturan dan ketentuan Allah-lah yang berlaku.
Di bidang perekonomian, pemerintah kerajaan merubah devisa negara dari Dollar menjadi Emas sehingga nilai rupiah lebih stabil. Raja juga menutup perdagangan mata uang asing kecuali bertransaksi dengan Emas. Bahkan sejak 2022, harga sekaleng Pepsi Cola hanya Rp. 20.000,00 dan tidak berubah sampai sekarang tahun 2045. Artinya tidak ada inflasi.
Pemerintah kerajaan merubah sistem pajak menjadi zakat, infaq dan shadaqah yakni dengan membubarkan Direktorat Pajak dan menggantinya dengan Direktorat Zakat, Infaq dan Shadaqah. Zakat diwajibkan kepada setiap warga yang bekerja diambil dari penghasilan yang disetahunkan dan perusahaan yang berada di kerajaan, besarnya 2,5%. Zakat dimanfaatkan untuk kaum manula dan pengangguran. Sedangkan Infaq dan Shadaqah sifatnya sukarela, hanya saja Infaq dimanfaatkan untuk pembangunan Indonesia sedangkan Sadaqah dikembalikan kepada masyarakat kerajaan.
Dengan dihapuskannya sistem pajak dan bebas biaya perijinan, investasi sektor riil baik dalam negeri maupun asing mulai mengalir ke pemerintah kerajaan. Investasi sektor riil tentunya membuka lapangan pekerjaan sehingga menekan pengangguran sampai di angka 9,5%, itupun dikarenakan sudah memasuki usia tak produktif. Hebatnya, tingkat pengangguran di tahun 2019 adalah sebesar 24,5% dan dapat ditekan menjadi 9,5% dalam jangka waktu 3 tahun Pemerintahan KII.
Pendapatan per kapita kerajaan setara 2,189Kg Emas di mana Pendapatan kerajaan didukung di sisi Konsumsi, Investasi dan Ekspor. Hal ini menunjukkan sektor riil bergerak lebih baik dari pada sektor pasar uang. Berbeda ketika pada zaman pemerintahan Republik. Pemerintah saat itu selalu bangga mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi Negara Republik selalu di atas 2 digit. Padahal, dalam 2 digit itu tidak ditopang oleh pondasi sektor riil yang kuat. Sehingga ketika terjadi “rush” mata uang Dollar (devisa negara pada saat itu; red), maka nilai mata uang rupiah turun drastis. Namun sekarang, karena sektor riil sangat kuat akan mengurangi resiko krisis.
Pemerintah kerajaan menguasai seluruh perusahaan yang berkaitan dengan properti, energi, air, pertambangan dan telekomunikasi. Swasta hanya boleh berbisnis di luar 5 industri di atas. Seluruh perusahaan pemerintah kerajaan dikelola oleh Kingdom Asset Management (KAM) yang juga listing di Bursa Hongkong, Jepang, Amerika, Inggris dan Belanda serta di negara-negara ASEAN dan menguasai beberapa perusahaan di berbagai negara tersebut. Keuntungan perusahaan yang dikelola KAM dipergunakan untuk membangun kerajaan. Tidak seperti jaman Republik, dimana pemerintah saat itu hanya mengandalkan pajak serta utang luar negeri.
Dengan keuntungan perusahaan KAM, Pemerintah kerajaan membebaskan warganya dari biaya pendidikan sampai Sarjana, biaya kesehatan, biaya listrik, biaya pajak tetek bengek, dan biaya-biaya sosial lainnya.
Demonstrasi? Aduh, enggak deh. Emangnya zaman Republik? Buat apa demo, masyarakat kerajaan makmur sebenar-benarnya makmur. Sekolah gratis. Berobat gratis. Pekerjaan banyak. Cari makan gampang. Buat apa demo? Demo masak. Lha.. itu sih masih sering ada.
Bicara utang luar negeri, Alhamdulillah telah lunas pada tahun 2030. Hutang pemerintah pada zaman Republik, sudah diselesaikan semua. Bahkan sekarang pemerintah kerajaan menjadi negara donatur terbesar setelah Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Dahulu 1 bayi lahir akan menanggung beban hutang 7-10 juta rupiah. Sekarang setiap bayi lahir justru akan mempunyai aset 7-10 juta rupiah. Berbanding terbalik.
Ibu kota pemerintah kerajaan berpindah dari Jakarta menuju Kutai Kertanegara. Selain memindahkan ibu kota pemerintahan, pemerintah membangun kota-kota Industri dan kota-kota pusat perekonomian baru. Hal ini untuk mendorong pemerataan pembangunan dan keadilan sosial.
Dulu pernah digagas dan dilaksanakan program otonomi daerah. Namun program itu justru menimbulkan raja-raja baru yang haus kuasa dan harta di daerah. Dan pada akhirnya tidak mampu membangun daerahnya karena kasus korupsi di daerah. Akhirnya program ini dihapuskan oleh pemerintah kerajaan. Sekarang pemerintah kerajaan mengembangkan kota/daerah dengan masing-masing keunggulan kompratifnya. Keunggulan komparatif ini tidak harus sesuai yang murni dihasilkan oleh kota/daerah. Namun dengan berbagai usaha pengembangan, kota/daerah memliki keunggulan kompratif yang mungkin sama sekali baru.
Penerapan hukum di pemerintah kerajaan juga jauh lebih ketat. Benar-benar berlaku hukum Islam. Hukuman minimal para koruptor adalah potong tangan. Sama seperti hukuman pencuri ayam. Setiap hari Jumat setelah sholat Jumat, di Masjid Besar di masing-masing kota Kerajaan dilaksanakan hukuman baik cambuk, potong tangan maupun gantung.
Ternyata hukum ini sangat-sangat mengurangi tindak kejahatan. Bahkan uang tergelatak di jalan raya, dipastikan tidak akan diambil orang kecuali oleh Polisi pemerintah kerajaan. Atau pedagang meninggalkan barang dagangannya tanpa di tutup atau disimpan, dijamin tidak akan hilang. Ini hanya terjadi di Negara Kerajaan.
Inilah Negara Kerajaan Islam Indonesia. Sebuah negara yang sedang di zaman keemasannya, di tahun 2045.
“…Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.” (Surat Ar Ra’d 13:11)
Komentar
Posting Komentar